IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DUSUN PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 DAN FIQH SIYASAH

SALIMI, ABDUL AZIZ (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DUSUN PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 DAN FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ABDUL AZIZ SALIMI.pdf Download (3MB)
	Text ABDUL AZIZ SALIMI.pdf Download (3MB)

Abstract

Abdul Aziz Salimi. (2024). “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Perspektif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan Fiqh Siyasah (Studi Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali)”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Fiqh Siyasah Desa Karangjati merupakan desa yang berada di Kabupaten Boyolali. Desa ini pernah mendapat penghargaan sebagai desa mandiri pada tahun 2022. Namun disatu sisi masih terdapat permasalahan yang ada dibeberapa dusun. Permasalahan tersebut mengenai tugas dan fungsi kepala dusun. Sebagian kepala dusun dinilai masyarakat masih kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari permasalahan tersebut menarik untuk ditelaah lebih dalam bagaimana tugas dan fungsi kepala dusun di Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali, dan bagaimana tinjauan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Fiqh Siyasah terhadap tugas dan fungsi kepala dusun di Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali. Dalam memecahkan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal dan memakai pendekatan yuridis empiris. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait tugas dan fungsi kepala dusun. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dusun di Desa karangjati mayoritas sudah terlaksana dengan baik, namun ada juga yang masih kurang. Hal ini dilihat dari hasil pelaksanaan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 yang berisi tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Actions (login required)

View Item