ANALISIS CRITICAL LEGAL STUDIES ARGUMENTASI OPEN LEGAL POLICY PADA PENOLAKAN JUDICIAL REVIEW KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Andriyanik, Desi Ervin (2024) ANALISIS CRITICAL LEGAL STUDIES ARGUMENTASI OPEN LEGAL POLICY PADA PENOLAKAN JUDICIAL REVIEW KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text REVISI FINAL DESI.pdf Download (2MB)
	Text REVISI FINAL DESI.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari persoalan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu yang telah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, namun selalu ditolak dengan alasan bahwa ketentuan tersebut adalah open legal policy, dan merupakan ikhtiar untuk menguatkan sistem presidensialisme. Di saat yang sama berdebatan perihal Pasal 222 UU Pemilu terus bergulir tanpa ada titik terang. Maka dengan maksud mengkaji lebih jauh argumentasi Hakim MK perihal konsep open legal policy pada ketentuan presidential threshold, dingkatlah penelitian ini dengan objek Putusan-putusan MK terkait judicial review terhadap ketentuan presidential threshold dianalisis berdasarkan critical legal studies. Penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) atau kajian/penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Yaitu dengan mengumpulkan data tentang putusan-putusan MK terkait presidential threshold. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pnelitian ini adalah pendekatan statuta (statuta approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka, di mana bahan hukum primernya adalah putusan-putusan MK, UUD 1945 dan peraturan perudangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan-putusan MK terkait judicial review terhadap ketentuan presidential threshold, MK menyatakan bahwa presidential threshold adalah open legal policy dan dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensialisme. Putusan-putusan tersebut dalam Critical Legal Studies merupakan produk hukum yang tidak netral, tidak otonom dan tidak terbebas dari pengaruh politik. Serta sikap MK terhadap presidential threshold dan open legal policy adalah sikap yang inkonsisten, dilematis dan problematis.

Actions (login required)

View Item