HAK ASASI MANUSIA DALAM KAMPANYE POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Bks)

Gumilang, Muhammad Suryo (2024) HAK ASASI MANUSIA DALAM KAMPANYE POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Bks). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)
	Text SKRIPSI M SURYO G 088.pdf Download (992kB)

Abstract

Substansi hukum meliputi hukum pidana materiil baik yang ada di KUHP maupun di luar KUHP. Struktur hukum pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, manajemen dan tatalaksana serta sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana. Meskipun tujuan akhir kesempurnaan tidak dapat sepenuhnya dicapai, konstitusi memberikan praktik dan manfaat terbaik. Pertimbangan yang diambil sudah memenuhi standar hukum pidana di Indonesia, terutama dalam hal keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, baik secara konseptual maupun praktis, menekankan analisis terhadap dokumen hukum seperti undang-undang, putusan hakim, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini, adalah pendekatan undang-undang. Terdakwa berada di atas panggung dan mendapat giliran untuk berkampanye lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata kalimat yang menghina seseorang. "Dr. Rahmat Efendi akan menghancurkan suara prabowo sandi, kenapa dia membela jokowi, karena dia adalah orang orang yang terlibat dalaı korupsi di Kota Bekasi status dia di Kejaksaan sudah P21, P19 Bukan P21”. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan Pada prinsipnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan hukum pidana, berbasis utama pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Demokrasi pancasila harus menjadi paradigma dalam setiap pembaruan hukum. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat harus diperbarui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

Actions (login required)

View Item