PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF PERATURAAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 ( Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang )

Palupi, Lufitta Eka Cahyaning (2024) PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF PERATURAAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 ( Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRPSI FULL LUFITTA CP 33030170082 HTN (1).pdf Download (7MB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat sehingga hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bernegara. Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi negara-negara penganut demokarasi, Pemiu menjadi mekanisme dalam proses pergatian jabatan, khususnya pada dua Lembaga kekuasaan yaitu di Lembaga legislatif dan Lembaga eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode research (penelitian) jenis penelitian hukum non doktrin, menggunakan metode kualitatif.Sumber data primer berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sumber data skunder berupa buku, perpustakaan, jurnal, artikel atau website yang dapat di percaya. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskritif. Hasil penelitian menjelaskan penyandang disabilitas mental dalam pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang di adakan pada bulan Febuari 2024 di Desa Candi ada beberapa hak yang sudah terlaksana yaitu pendataan Penyandaang disabilitas mental dalam pemilihan tetap ( DPT) dan ada juga yang belum terlaksanakan terdata penyadang disabilitas mental. Di Desa Candi perspektif perraturan daerah Jawa tengah nomor 2 tahun 2023 belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan pemungutan suara yang belum paham yang terkait dengan hak politik bagi Penyandang Disabilitas mental serta masih banyak warga atau keluarga dari penyadang Disabilitas mental yang belum paham atau tidak peduli dengan adminitrasi keluarga yang menderita gangguan mental.

Actions (login required)

View Item