DIFERENSIASI LEGAL FORMAL PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL BAGI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK 2019 PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Wilayah Hukum Kota Salatiga)

Oktaflifdhon, Alif (2024) DIFERENSIASI LEGAL FORMAL PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL BAGI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK 2019 PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Wilayah Hukum Kota Salatiga). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Alif Oktaflifdhon.pdf Download (2MB)
	Text Alif Oktaflifdhon.pdf Download (2MB)
	Text Alif Oktaflifdhon.pdf Download (2MB)
	Text Alif Oktaflifdhon.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemenuhan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan komponen yang penting guna menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan para penyelenggara pemilu, Terutama Badan Adhoc yang bekerja tidak lama yang disebut sebagai pegawai kontrak/pegawai paruh waktu. Dalam hal ini Badan Adhoc juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial guna untuk menjamin keselamatan, kemaslahatan dan kesejahteraannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori keadilan untuk menunjang konsep dan pemahaman mengenai objek yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dihimpun dengan studi kepustakaan dan lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan empiris yang mengkaji melalui hukum yang berlaku di masyarakat berbeda dengan hukum yang terdapat dalam undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasannya pemenuhan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu belum diberikan/terpenuhi. Padahal secara regulasi terdapat peraturan yang mengatur. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat beratnya kerja para penyelenggara pemilu terutama badan Adhoc yang membantu mensukseskan pemilu. Meskipun badan Adhoc seperti PPS dan KPPS hanya sebagai pegawai paruh waktu atau pegawai kontrak juga berhak mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana dijelaskan Kanselir Jerman bahwa satu nyawa warganya lebih penting dibandingkan APBN Negara.

Actions (login required)

View Item