IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DISDIKBUDPORA KABUPATEN SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PPDB TAHUN 2023/2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS SDN SUGIHAN 03 TENGARAN)

WINDARTI, MIYA TRI (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DISDIKBUDPORA KABUPATEN SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PPDB TAHUN 2023/2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS SDN SUGIHAN 03 TENGARAN). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text MIYA TRI W.pdf Download (2MB)

Abstract

Miya Tri Windarti. 2024. Implementasi Tugas dan Fungsi Disdikbudpora Kabupaten Semarang dalam Penyelenggaan Kebijakan PPDB Tahun 2023/2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus SDN Sugihan 03 Tengaran). Dosen Pembimbing: Dr. Farkhani, S.H.I., S.H., M.H. Kata Kunci: Dinas Pendidikan, PPDB, Teori Keadilan John Rawls. PPDB Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dimana setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Disdikbudpora Kabupaten Semarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru dilakukan secara adil dan setara bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor-faktor diskriminatif lainnya. John Rawls menegaskan pentingnya prinsip-prinsip utama keadilan sebagai bagian mendasar dalam melakukan kerja sama sosial. Artinya, keadilan harus menjadi dasar struktur sosial yang menjamin kepentingan semua warga. Disdikbudpora Kabupaten Semarang harus memastikan bahwa prosedur yang digunakan dalam PPDB menghormati hak-hak dan kepentingan semua individu tanpa memihak pada pihak manapun. SDN Sugihan 03 Tengaran merupakan salah satu contoh dari ratusan SD di Kabupaten Semarang yang mengalami kekurangan murid yang sangat signifikan. Penyebab utama kekurangan murid adalah letak geografis sekolah yang jauh dari permukiman warga, medan jalan yang rusak dan adanya pilihan sekolah swasta yang lebih dekat dengan warga. Kondisi ini membuat para orang tua enggan menyekolahkan anaknya disana karena jalan yang sulit dan jarak yang jauh dari rumah mereka. Kasus yang terjadi di SDN Sugihan 03 Tengaran Kabupaten Semarang menjadi contoh nyata dari tantangan dalam implementasi kebijakan. Jenis penelitian ini adalah hukum non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi dan Staf Kurikulum dan Kesiswaan Disdikbudpora Kabupaten Semarang yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 20B Komplek Perkantoran Sewakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan Guru Kelas 1 SDN Sugihan 03 Tengaran yang berlokasi di Dusun Gatak RT 32 RW 08, Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis temukan, diketahui bahwa Disdikbudpora Kabupaten Semarang berpegang pada Petunjuk Teknis yang berlaku. Sedangkan berkaitan dengan Teori Keadilan John Rawls, sistem zonasi dapat dianggap tidak adil karena mempengaruhi kesetaraan akses pendidikan berdasarkan lokasi geografis. John Rawls menekankan pada kesetaraan dan keadilan proses yang berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik tanpa memandang lokasi atau kondisi ekonomi mereka.

Actions (login required)

View Item