IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM PERSPEKTIF INPRES NOMOR 4 TAHUN 2022 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kabupaten Magelang)

Rokhilafi, Anita (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM PERSPEKTIF INPRES NOMOR 4 TAHUN 2022 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kabupaten Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI ANITA ROKHILAFI.pdf Download (8MB)

Abstract

Dampak dari adanya Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sebagai contoh meningkatnya angka kemiskinan ekstrem pasca Covid 19. Hal ini memicu suatu keharusan bagi pemerintah untuk mengupayakan pemulihan perekonomian rakyat. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim merupakan salah satu kebijakan yang diambil Presiden RI guna menekan angka kemiskinan ekstrem. Amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 ini menginstruksikan kepada hampir semua bagian struktur pemerintahan, tidak terkecuali wilayah kabupaten. Dari sini penulis tertarik meneliti lebih dalam seberapa jauh tugas dan fungsi Pemda khususnya Kabupaten Magelang merealisasikan dan mengimplementasikan butir-butir Inpres ini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan meninjau kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemda Magelang dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem perspektif Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Maqashid Syari’ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. (1). Bagimana implementasi tugas dan fungsi pemerintah daerah perspektif Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Magelang. (2). Bagaimana perspektif Maqashid Syariah tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem. Untuk mendapatkan data penulis mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk hasil keabsahan data penulis menggunakan trianggulasi metode dan sumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2022 terdapat 5 poin utama yang ditujukan kepada bupati/wali kota. Dari 5 poin ini kesemuanya sudah dilakukan dan direalisasikan dengan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, hanya saja ada 2 poin yang masih kurang maksimal yakni pada data yang kurang valid dan poin penyediaan lahan perumahan yang baru tahap perencanaan belum pada tahap realisasi. Kebijakan dan langkahlangkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ditinjau dengan Maqashid Ay-Syari’ah secara umum sudah sesuai, mulai dari hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta), sampai hifdz al-aql (menjaga akal). Namun dari semua program yang diupayakan Pemda Magelang tidak ada yang secara langsung mengenai hifdzu ad-din (menjaga agama).

Actions (login required)

View Item