PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan No 601/Pdt.P/2020/PA.Bi)

Satria, Joy (2024) PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan No 601/Pdt.P/2020/PA.Bi). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI joy satria.pdf Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui progresifitas hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Bi. 2. Mengetahui pandangan hukum progresif terhadap batas usia perkawinan dalam perkara Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Bi Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan putusan-putusan Pengadilan Agama Boyolali. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengn objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan hakim menunjikkan sikap progresifnya dengan menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam perkara 601/Pdt.P/2020/PA.Bi dari pasangan yang telah lebih dulu melangsungkan pernikahan siri. Hakim dalam perkara ini melihat bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan sebenarnya merupakan upaya untuk melegitimasi pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya. dikarenakan dispensasi nikah hanya dapat diajukan sebelum terlaksanakannya perkawinan. Alih-alih mengabulkan permohonan tersebut, hakim seharusnya menganjurkan agar pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah. Dalam rangka melakukan rule breaking ada tiga cara, salah satunya yaitu Melakukan pencarian makna lebih dalam sehingga menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Hal ini terlihat dari keputusan sang hakim dimana memang tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan dispensasi perkawinan yang terjadi setelah terjadinya perkawinan secara sirri. Hal itu dapat menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa. Karena hal tersebut juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan hakim untuk memutus mata rantai permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan telah melangsungkan pernikahan sirri.

Actions (login required)

View Item