IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Nabila, Sofia (2024) IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FINAL NABILA.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI FINAL NABILA.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Nabila, Sofia. 2024. Implementasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Semarang Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Progam Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Siyasah Syar’iyyah Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan manifestasi dari upaya pemerintah untuk bisa mendapat akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Dikarenakan belum maksimalnya pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut, hal ini tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 dan Siyasah Syar’iyyah terhadap peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam pengumpulan penelitian ini berasal dari wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan, terdiri dari bahan hukum yang tertulis buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Demikian adanya kendala dalam pelaksanaan regulasi tersebut dikarenakan dari faktor internal dan eksternal itu sendiri, dimulai dari peran Pemerintah Daerah, Lembaga Bantuan Hukum, serta anggapan masyarakat yang kurang percaya terhadap pemerintah. Kemudian pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menegakan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum harus sejalan dengan hukum islam berkaitan dengan nilai-nilai Siyasah Syar’iyyah.

Actions (login required)

View Item