IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK SIPIL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

novianti, sanita (2024) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK SIPIL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SANITA NOVIANTI.pdf Download (3MB)
	Text SANITA NOVIANTI.pdf Download (3MB)
	Text SANITA NOVIANTI.pdf Download (3MB)

Abstract

Novianti, Sanita (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Sipil Penganut Aliran Kepercayaan Perspektif Teori Sistem Hukum, Studi Kasus di Kabupaten Temanggung. Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Implementasi Pemenuhan Hak Sipil Penganut Aliran Kepercayaan, Teori Sistem Hukum Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU- XIV/2016 telah memberikan perlindungan hak terhadap penghayat kepercayaan sehingga dapat mencantumkan frasa penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP atau data kependudukan lainnya, hal ini digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan organisasi penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam teori sistem hukum mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sehingga menarik untuk kemudian meneliti kaitannya dengan Implementasi Pemenuhan Hak Sipil Penganut Aliran Kepercayaan Perspektif Teori Sistem Hukum, Studi Kasus di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal menggunakan metode pendekatan yuridis emperis, sumber data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Informan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung 2 orang, masyarakat Desa Gondang Wayang 2 orang , Desa Jambon 2 orang, Desa Bansari 2 orang, Desa Ngadirejo 1 orang, Desa Giyanti 1 orang, Desa Ngadimulyo 2 orang. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal maupun data pendukung yang perkaitan dengan pemenuhan hak sipil aliran kepercayaan, teori sistem hukum. Hasil penelitian: 1) di Kabupaten Temanggung sudah memberikan haknya para penghayat kepercayaan sesuai Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 khususnya dalam pencantuman agama di administrasi kependudukan. Tetapi adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi para pengahayat malas dalam pengurusinya. 2) Pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence Milton Fridman, ada 3 komponen: 1) Subtansi hukum, di Kabupaten Temanggung para penghayat mendapat haknya dalam memperoleh kolom Penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016. 2) Stuktur hukum, di Kabupaten Temanggung antara Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, RW/RT sudah memberikan haknya para penghayat untuk mengurus kolom agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. 3) Budaya hukum, di Kabupaten Temanggung masyarakat sudah mengetahui akan hak mereka dan mendapatkan hak yang sama, tetapi masih ada juga yang menyembunyikan identitas mereka sehingga sikap dan nilai masyarakat masih kurang dan dapat menyebabkan diskriminasi karena agama yang ada di KTP sama yang dia jalankan tidak sesuai.

Actions (login required)

View Item