IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU

Anjela, (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text (1) BISMILAH JILID Anjela.pdf Download (3MB)
	Text (1) BISMILAH JILID Anjela.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Anjela. 2024. Implementasi Tugas dan Fungsi Penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Perspektif Undang-Undang Pemilu (Studi di Kota Salatiga). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing Cholida Hanum., M.H Kata Kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 101-104 dan Pasal 18-20 tugas dan fungsi Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan salah satunya pada penyelenggaraan pemungutan suara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada pemilu serentak Tahun 2019 di Kota Salatiga terjadi fenomena pemungutan suara ulang disebabkan pemilih luar daerah yang tidak terdaftar di TPS pindahan namun diperbolehkan oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya. Meskipun demikian, pemilu serentak tahun 2024 di kota salatiga masih di temukan pelanggaran dengan kasus serupa karena kesalahan KPPS memberikan jumlah surat suara tidak sesuai ketentuan kepada pemilih pindahan hingga akhirnya menyebabkan kembali pemungutan suara ulang. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah terkait: Bagaimana implementasi tugas dan fungsi penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemungutan suara di Kota Salatiga serta Bagaimana implementasi tugas dan fungsi pemenyelengara pemilu dalam penyelenggaraan pemungutan suara di Kota Salatiga Persfektif Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun data primer diperoleh dari wawancara dengan Bawaslu dan KPU Kota Salatiga serta Masyarakat dan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan buku yang terkait dengan pemilu. Dalam peneletian ini ditemukan bahwa adanya pelanggaran dalam memberikan surat suara kepada pemilih DPTb tidak sebagaimana mestinya, merupakan kurang maksimalnya pencegahan yang dilakukan KPU dan Bawaslu terutama dalam memberikan bimtek kepada KPPS dan PTPS serta kurangnya koordinasi dan juga tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu Kota Salatiga kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan fakta atau adanya pelanggaran yang terjadi, pada hal ini dapat dikatakan bahwasanya Bawaslu dan KPU Kota Salatiga dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum optimal masih ditemukannya pelanggaran serupa yang memenuhi unsur-unsur pada pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Actions (login required)

View Item