Rofiah, Sri (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi Di Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.
![]() |
Text
Revisi Sri Rofiah Terakhir upik DONe new.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Revisi Sri Rofiah Terakhir upik DONe new.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Revisi Sri Rofiah Terakhir upik DONe new.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Revisi Sri Rofiah Terakhir upik DONe new.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Revisi Sri Rofiah Terakhir upik DONe new.pdf Download (2MB) |
Abstract
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Desa melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, mitra strategi metode pemberdayaan masyarakat Desa dan penataan. Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 dalam tugas pokok memiliki sebagian fungsi yaitu Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Desa Dalam Pengembangan Desa dilakukan dengan cara meningkatkan infrastruktur meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan penguatan kelembagaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 tahun 2001. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek dan lokasi dalam penelitian ini adalah Bapak Purbo Setiawan selaku Sekretaris Desa Polosiri. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan Desa. Dalam pengembangan Desa dilakukan dengan cara meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan penguatan kelembagaan. Dalam meningkatkan infrastruktur, Infrastruktur yang di bangun meliputi jalan, jembatan, irigasi dan listrik. Namun dalam pelaksanaannya Dinas belum bisa memfasilitasi dengan maksimal dan merata karena di Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang masih memiliki kondisi jalan yang buruk dan tidak ada aliran listrik yang memadai. Maka itu tidak selaras dengan pasal 4 Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Desa.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 07 Nov 2024 17:59 |
Last Modified: | 07 Nov 2024 17:59 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22645 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |