SISTEM HUKUM DALAM PENGATURAN JARINGAN UTILITAS TELEKOMUNIKASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Rusmayanti, Khafifa Nyi (2024) SISTEM HUKUM DALAM PENGATURAN JARINGAN UTILITAS TELEKOMUNIKASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text skripsi Khafifa.pdf Download (3MB)
	Text skripsi Khafifa.pdf Download (3MB)

Abstract

Kota Jakarta sebagai barometer kota maju secara nasional serta sebagai kota metropolitan dan pusat pemerintahan, sepatutnya memiliki tata kelola yang modern, terstruktur, dan nyaman, namun pada kenyataanya fenomena kesemrawutan kabel udara masih marak berada di ruas jalan serta mengancam keselamatan masyarakat. Fenomena kabel semrawut di jakarta sampai saat ini telah menyebabkan hingga lima korban sejak tahun 2015 hingga 2023. Pemprov DKI Jakarta dalam menanggapi hal tersebut, mengadakan pembangunan SJUT melalui penugasan oleh 2 BUMD DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua, memiliki karakteristik dan permasalahan kasus yang dinilai sangat krusial, sebab permasalahan tersebut terjadi di jalan-jalan protokol yang menjadi pusat keramaian lalu lintas. Oleh karena itu, dirumuskan bagaimana pelaksanaan pengaturan jaringan utilitas telekomunikasi di Kota Administrasi Jakarta Barat serta tinjauannya dengan teori sistem hukum dan siyasah dusturiyyah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan kajian empiris. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles and Huberman dengan metode pengecekan keabsahan data melalui Teknik triangulasi sumber data dari hasil wawancara dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan DPMPTSP DKI Jakarta, maupun dari dokumen lainnya yang telah diperoleh mengenai pengaturan jaringan utilitas telekomunikasi di Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Sampai saat ini Pergub DKI Jakarta No. 106 Tahun 2019 sudah direalisasikan, namun untuk di wilayah Jakarta Barat belum terbangun SJUT dikarenakan Badan Usaha yang ditugaskan tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga diperlukan regulasi baru sebagai payung hukum untuk melanjutkan pembangunan SJUT, dan sampai saat ini Dinas Bina Marga telah melaksanakan penertiban kabel udara dengan melalui tahap koordinasi terlebih dahulu sebagai bentuk penanggulangan kesemrawutan kabel udara di Jakarta Barat. (2) Apabila pelaksanaan pengaturan jaringan utilitas telekomunikasi di Jakarta Barat ditinjau dari teori sistem hukum menurut Lawrence, belum maksimal sebab masih ada komponen dari sistem hukum yang belum efektif. Serta apabila ditinjau dengan siyasah dusturiyyah, pada salah satu prinsipnya yaitu prinsip keadilan masih belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu adanya perbaikan agar suatu pelaksanaan aturan dapat memberikan kemaslahatan bagi sesama dan dapat berjalan secara efisien.

Actions (login required)

View Item