HIDAYATI, RISKA (2024) PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB (Studi Kasus di Lingkungan Pondansari Kelurahan Bergas Lor Kecamatan bergas). Other thesis, IAIN SALATIGA.
Text
PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB.pdf Download (1MB) |
|
Text
PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB.pdf Download (1MB) |
|
Text
PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB.pdf Download (1MB) |
|
Text
PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB.pdf Download (1MB) |
|
Text
PERNIKAHAN KEDUA SEORANG SUAMI KARENA ISTRI PERTAMA MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISTISHHAB.pdf Download (1MB) |
Abstract
Kata Kunci : Pernikahan, Mafqud, Hukum Positif, Istishhab Di Lingkungan Pondansari Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas ditemukan kasus yang pihak perempuan meninggalkan suaminya tanpa adanya kabar berita sama sekali. Alhasil suami memutuskan untuk menikah lagi dan pernikahannya yang kedua masih bertahan hingga saat ini. Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai permasalahan administrasi dan hukum terkait untuk memenuhi syarat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait pernikahan mafqud, khususnya mengenai pemalsuan dokumen, serta bagaimana pendekatan hukum Islam dan hukum negara dapat diterapkan secara komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer yang diperoleh dari empat narasumber yang berkaitan dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, thesis, artikel, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pernikahan kedua Bapak Rj dengan Ibu YK seharusnya didahului oleh putusan Pengadilan Agama terkait status istri pertama yang hilang. Dari perspektif hukum positif, terdapat cacat hukum administratif karena prosedur pernikahan tidak dilakukan sesuai ketentuan. Sementara itu, berdasarkan prinsip istishhab, pernikahan pertama tetap sah sampai ada bukti sah perceraian atau kematian, dan pernikahan Bapak Rj yang kedua tanpa keputusan resmi bertentangan dengan prinsip ini.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 13 Nov 2024 18:12 |
Last Modified: | 13 Nov 2024 18:12 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22879 |
Actions (login required)
View Item |