PEMBELIAN MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Restoran-restoran Kabupaten Klaten)

Hanifah, Fatimah Nur (2024) PEMBELIAN MAKANAN DENGAN TAMBAHAN PAJAK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Restoran-restoran Kabupaten Klaten). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text FATIMAHNH.pdf Download (3MB)
	Text FATIMAHNH.pdf Download (3MB)
	Text FATIMAHNH.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan tambahan pajak pada setiap makanan yang dibeli pembeli direstoran kelas menengah atas, menengah, dan menengah bawah di Kabupaten Klaten. Ketika penjual memberikan struk pembayaran kepada pembeli disitu terdapat tulisan tambahan pajak sedangkan pembeli tidak tahu jika ada tambahan pajak, disini terdapat kesalahan dari penjual karena tidak memberitahukan terlebih dahulu baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan kepada pembeli jika ada tambahan pajak, sehingga pembeli merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, focus penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana praktik pembelian makanan dengan tambahan pajak di restoran Kab. Klaten. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembelian makanan dengan tambahan pajak di restoran Kab. Klaten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan sumber sekundernya menggunakan Hukum Islam tentang jual beli dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini adalah: (1) Menunjukkan bahwa praktik tambahan pajak di sembilan restoran terdapat dua restoran yang secara terbuka memberitahukan adanya tambahan pajak, sementara tujuh restoran lainnya tidak ada pemberitahuan jika ada tambahan pajak. Berakibat pembeli merasa kecewa, bingung, tidak rela dan merasa dirugikan atas tambahan pajak yang muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya. (2) Berdasarkan analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik jual beli di dua restoran tersebut sudah sesuai karena terdapat keterbukaan informasi mengenai tambahan pajak. Di sisi lain, pada tujuh restoran yang tidak memberikan pemberitahuan, hal ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip jual beli dalam Islam, yang mengutamakan akad yang jelas dan persetujuan kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam transaksi dapat membuat ketidak ikhlasan (ridha) pembeli. Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga serta biaya tambahan. Meskipun asas fiksi hukum menganggap pembeli sudah memahami hukum yang berlaku, transparansi tetap diperlukan untuk melindungi hak konsumen dan mencegah potensi kerugian.

Actions (login required)

View Item