IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 MELALUI PERGUB NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PERSPEKTIF TEORI KEMISKINAN STRUKTURAL

SUGANDA, RIFKI (2025) IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 MELALUI PERGUB NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PERSPEKTIF TEORI KEMISKINAN STRUKTURAL. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi RIFKI SUGANDA.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi RIFKI SUGANDA.pdf Download (1MB)

Abstract

Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi wilayah yang mencapai 32.800,69 km2 dengan populasi 38,28 juta jiwa pertahun 2024, terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota menjadikan salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Tingginya angka populasi menjadikan kemiskinan sebuah persoalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Pergub 60 tahun 2019 tentang Penanggulangan kemiskinan guna mengurangi dan menyelesaikan persoalan kemiskinan, di dalam kebijakan mencantumkan strategi bentuk program yang menjadi acuan dalam menangani persoalan kemiskinan mengacu dalam perspektif teori kemiskinan struktural yang dirasa memenuhi aspek penyebab dari tingginya angka kemiskinan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah hukum normatif menekankan analisis terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, atau dokumen hukum lainnya, menggunakan pendekatan hukum yang mengkaji Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanyaan dari penelitian yang sedang dikerjakan. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini kepustakaan atau (library research) dengan menggunakan metode analisis data penafsiran terkait korelasi bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum sekunder ataupun primer. Dalam pelaksanaan kebijakan hasil dari penelitian. Dengan dikeluarkan kebijakan Pergub 60 Tahun 2019 yang dilaksanakan dan diterapkan, Angka kemiskinan sesuai BPS per september 2023 menyebutkan, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke-2 setelah DIY sebelum Jawa Timur, peningkatan dalam mengatasi angka kemiskinan yang telah terjadi di Provinsi Jawa Tengah, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Meskipun peningkatan yang dialami kurang lebih hanya naik 0,64% dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2023), dengan siklus fluktuatif ketidaksetabilan di setiap tahunnya. Dalam perspektif teori kemiskinan struktural, Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya salah dalam mengambil kebijakan program yang telah dilaksanakan. Kurangnya kualitas atas program yang dijalankan, sinergi dan keterbatasan serta kesenjangan antar pemegang kekuasaan (Pemerintah) dengan masyarakat. Kurangnya akses pokok dalam masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial menjerat secara terstruktur ditambah dengan faktor indikasi kebudayaan yang terikat membuat masyarakat miskin terhalang oleh sebuah sistem yang tidak merata.

Actions (login required)

View Item