ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TAPERA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.21 TAHUN 2024 PERSPEKTIF KEADILAN MENURUT ARISTOTELES

NINGRUM, JANUNG FAUZIAH CAHYA (2025) ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TAPERA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.21 TAHUN 2024 PERSPEKTIF KEADILAN MENURUT ARISTOTELES. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text JANUNG FAUZIAH CAHYA NINGRUM.pdf Download (2MB)
	Text JANUNG FAUZIAH CAHYA NINGRUM.pdf Download (2MB)
	Text JANUNG FAUZIAH CAHYA NINGRUM.pdf Download (2MB)

Abstract

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kebijakan ini mewajibkan pekerja, baik ASN, BUMN, maupun sektor swasta, untuk menyisihkan sebagian gaji mereka guna mendukung program perumahan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) sebanyak 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja, serta 3% untuk pekerja mandiri sebagai dana Tapera. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah (MBR). Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keadilan dalam kebijakannya, distribusi beban dan manfaatnya. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, menekankan analisis terhadap dokumen undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Landasan teori yang digunakan adalah keadilan menurut Aristoteles. Hasil penelitian ini yaitu dari perspektif keadilan menurut Aristoteles, kebijakan ini dapat dianalisis melalui dua konsep utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks keadilan distributif, yang berfokus pada alokasi hak dan kewajiban secara proporsional, kebijakan ini dinilai kurang adil karena tidak memperhitungkan perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial pekerja. Setiap individu diwajibkan membayar iuran dengan persentase yang sama, tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar membutuhkan program perumahan ini. Sementara itu, dalam keadilan korektif, yang berorientasi pada pemulihan atau kompensasi atas ketidakadilan yang terjadi, kebijakan ini juga masih memiliki kelemahan. Tidak ada mekanisme yang jelas terkait pengembalian manfaat bagi pekerja yang tidak memerlukan bantuan perumahan atau yang sudah memiliki rumah melalui skema lain. Selain itu, masih ada ketidakpastian mengenai bagaimana dana Tapera dikelola dan dipertanggungjawabkan, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

Actions (login required)

View Item