IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NOMOR 13 TAHUN 2014 DAN TEORI KEADILAN (Studi di Kabupaten Pati)

Fatimiyah, Septiana (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NOMOR 13 TAHUN 2014 DAN TEORI KEADILAN (Studi di Kabupaten Pati). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SEPTIANA FATIMIYAH.pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI SEPTIANA FATIMIYAH.pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI SEPTIANA FATIMIYAH.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 dan perspektif teori keadilan John Rawls. Kebijakan ini bertujuan menciptakan tata kota yang tertib dan meningkatkan kesejahteraan PKL melalui relokasi ke Alun-alun Kembang Joyo. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk penurunan pendapatan PKL karena lokasi yang kurang strategis dan minimnya dukungan pasca-relokasi. Adapun pertanyaan penelitian ini meliputi: Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati?; Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati perspektif Perda Nomor 13 Tahun 2014 dan Teori Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum NonDoktrinal dengan pendekatan Yuridis-Empiris, mengandalkan wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirancang untuk meningkatkan keteraturan kota, dampaknya terhadap kesejahteraan PKL masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlu disesuaikan untuk lebih memperhatikan prinsip keadilan sosial, termasuk pelibatan aktif PKL dan penyediaan lokasi alternatif yang lebih strategis. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, penelitian ini mengkaji tiga prinsip utama: kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, dan prinsip kesempatan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebebasan belum sepenuhnya terpenuhi karena pembatasan aktivitas PKL di zona merah mengabaikan hak ekonomi mereka. Prinsip perbedaan belum optimal karena relokasi tidak memberikan keuntungan maksimal bagi PKL sebagai kelompok rentan. Prinsip kesempatan yang sama juga belum tercapai karena kurangnya pelibatan PKL dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Actions (login required)

View Item