ANALISIS KEDUDUKAN DAN PENGATURAN TNI-POLRI PERSPEKTIF TEORI SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI (Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Rohman, Nur (2025) ANALISIS KEDUDUKAN DAN PENGATURAN TNI-POLRI PERSPEKTIF TEORI SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI (Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI NUR ROHMAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI NUR ROHMAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nur Rohman. 2024. Analisis Kedudukan dan Pengaturan TNI-POLRI Perspektif Teori Sinkronisasi Hukum dan Demokrasi (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Skripsi Fakultas Syari’ah. Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Jabatan Sipil ,ASN, TNI- POLRI,Sinkronisasi, Demokrasi. Pemerintah kembali membuka ruang bagi TNI-POLRI untuk menduduki Jabatan Sipil Tertentu melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, namun jika TNI-POLRI menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan keprajuritan dan keanggotaan kepolisian sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal serta pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan teori sinkronisasi hukum dan demokrasi untuk menunjang konsep pemahaman kedudukan dan pengaturan TNI-POLRI. Kemudian bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan peraturan pemerintah bahan sekunder yang digunakan dari jurnal, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan TNI-POLRI. Dari hasil yang telah dilakukan kedudukan dan pengaturan TNI-POLRI dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yaitu menjelaskan bahwa anggota TNI dan POLRI hanya bisa menduduki jabatan Sipil setelah mengudurkan diri atau pensiun dari dinas aktif, maka Undang-Undang tersebut menyebabkan disinkronisasi serta melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi, bahwa TNI dan POLRI harus berperan sebagai penjaga keamanan publik tanpa terlibat politik praktis, keterlibatan ke ranah sipil dapat menyebabkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik serta mengembalikan Dwifungsi ABRI yang dapat merusak stablilitas demokrasi, keterlibatan TNI-POLRI dalam ranah sipil berdampak negatif terhadap perkembangan masyarakat dengan kurangnya ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Actions (login required)

View Item