ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF KONSEP DEMOKRASI HANS KELSEN

Purwaningsih, Rana Aziyah (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF KONSEP DEMOKRASI HANS KELSEN. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text skripsi rana.pdf Download (2MB)
	Text skripsi rana.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Ambang Batas Pencalonan, Pilkada, Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi sorotan penting dalam dinamika demokrasi Indonesia. Putusan ini memicu perdebatan sengit, khususnya mengenai dampaknya terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini mencoba memahami putusan MK tersebut melalui lensa pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum tata negara terkemuka yang menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, wacana, legalisme, dan peran masyarakat dalam demokrasi, dengan fokus terhadap hubungan antara kehendak mayoritas dan minoritas dalam proses politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, menganalisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan putusan MK tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pemikiran Hans Kelsen tentang demokrasi, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis isi putusan MK dan implikasinya terhadap sistem politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Putusan ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna dengan mengurangi dominasi partai besar dan meningkatkan kesempatan bagi kelompok minoritas untuk menyatakan pendapat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Putusan ini menunjukkan beberapa aspek penting dalam demokrasi Indonesia, seperti peningkatan kebebasan mental dengan memberikan ruang bagi partai politik kecil, penguatan prinsip kesetaraan dengan menghilangkan ambang batas diskriminatif, peningkatan kepastian hukum dengan aturan yang lebih jelas dan transparan, serta peran masyarakat yang lebih aktif dengan munculnya wacana politik yang lebih beragam dan luas. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang demokrasi, terutama mengenai pentingnya kompromi dan dialog antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pemantauan yang teliti terhadap dampak putusan ini dan penyesuaian aturan hukum jika diperlukan juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem politik Indonesia terus berkembang dan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat  dan  inklusif.

Actions (login required)

View Item