ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 6/PUU-XXII/2024 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Yuliana, Desi (2025) ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 6/PUU-XXII/2024 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)
	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)
	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)
	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)
	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)
	Text ANALISIS KEPENTINGAN PUBLIK PUTUSAN MK NO 6 2024 (2).pdf Download (1MB)

Abstract

Sebagai negative legislator dan bahkan positive legislator, putusan Mahkamah Konstitusi sangat dekat kaitannya dengan kebijakan publik. Objek yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah norma dalam undang-undang atau bahkan undang-undang itu sendiri. Undang-undang adalah kebijakan publik sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bisa mengubah norma, membatalkan norma atau bahkan membentuk norma baru dalam kebijakan publik. Ini berbeda dengan objek dalam peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, kepentingan publik dalam putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi bisa dianalis dengan analisis kepentingan publik dalam kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan kepentingan publik pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XXII/2024 mengenai judicial review terhadap Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif konseptual dengan memakai tiga pendekatan kepentingan publik menurut serta menurut Barry Bozeman. Bozeman mengategorisasikan analisis pendekatan publik dalam tiga pendekatan yaitu normatif, konsensual dan prosedural. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kesamaan standar etika mengenai independensi kejaksaan tetapi terdapat perbedaan mengenai standar etika itu dalam turunan nilai independensi tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pertimbangan atas standar etika norma yang terdapat pada undang-undang serta aturan lain. Dalam pendekatan konsensual ditemukan bahwa aspek sosial-politik merupakan aspek lingkungan yang secara kontekstual berpengaruh. Sedangkan dalam pendekatan prosedural, ditemukan bahwa lahirnya putusan tersebut merupakan hasil dari kompetisi tafsir kepentingan publik dalam sebuah prosedur yang relatif terbuka dan adil.

Actions (login required)

View Item