IMPLEMENTSI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN

Sari, Ovita (2025) IMPLEMENTSI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)
	Text IMPLEMENTASI PERWALI NO. 4 TAHUN 2024 DALAM PENGELOLAAN JDIH KOTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ovita Sari 2024, “Implementasi Perwali No. 4 Tahun 2024 Dalam Pengelolaan JDIH Kota Surakarta Perspektif Hukum Pembangunan ”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing. Dr. Fahmy Asyhari, M.H. Kata kunci: Pengelolaan, Jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Peraturan Walikota Surakarta No 4 Tahun 2024, hukum pembangunan Penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota surakarta diatur dalam peraturan walikota surakarta nomor 4 tahun 2024. Pembentukan JDIH ini sebagai bentuk semakin masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi utamanya dalam pencarian informasi mengenai produk hukum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum, selain menjadi tempat unuk melakukan penggalian dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum juga sebagai tempat untuk memberitahu masyarakat mengenai produk hukum yang berlaku. Peran dari informasi produk hukum ini penting, apabila informasi hukum sulit ditelusur kemudian dibiarkan secara terus menerus, maka dampaknya dapat menganggu proses ketaatan pada hukum, penegakan supremasi hukum dan budaya hukum. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris, yang merupakan pendekatan analisis hukum berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai langkah untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang digunakan adalah data primer, data yang dihasilkan dari observasi atau wawancara dan sekunder dari buku, sumber hukum, jurnal penelitian, skripsi dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teori yang digunakan adalah teori hukum pembangunan dan peraturan walikota surakarta nomor 4 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota surakarta belum dijalankan secara maksimal, diketahui bahwasanya masih banyak dokumen hukum yang masih belum terupload dalam website, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai produkhukum di lingkup kota surakarta serta belum terintegrasinya dokumen hukum yang menyebabkan searching information adn retrieval dokumen hukum masih sulit dilakukan. Dalam teori hukum pembangunan menurut mochtar kusumaatmaja dalam mewujudkan pembangunan di bidang hukum dokumentasi hukum menjadi sub sistem yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pembinaan hukum nasional.

Actions (login required)

View Item