LIMITASI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

, Achmad Yahya Iskamila As'ari (2025) LIMITASI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI Achmad Yahya Iskamila As’ari.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI Achmad Yahya Iskamila As’ari.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI Achmad Yahya Iskamila As’ari.pdf Download (2MB)

Abstract

Achmad, Yahya Iskamila As’ari. 2024. Limitasi Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Kata Kunci: Limitasi, Positive Legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi Penelitian ini dilatarbelakangi dari munculnya beberapa putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislator. Dalam hal ini hakim konstitusi memiliki ruang untuk membuat atau memunculkan norma baru di dalam amar putusannya sehingga hal ini menimbulkan diskurus tersendiri karena pada dasarnya pembentukan norma adalah tugas yang melekat pada tangan Presiden dan DPR. Penilitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada peraturan yang dikonsep sebagai standar atau keputusan yang berlaku di mata masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini ialah 1) pergeseran dari negative legislator ke positive legislator dikarenakan adanya suatu kebutuhan hukum atas terjadinya kebuntuan hukum sehingga membuat para hakim konstitusi membuat terobosan hukum berupa putusan positive legislator. 2) dalam hal membuat putusan positive legislator MK harus memperhatikan limitasi sebagai berikut: a) Bahwa perkara yang sedang diperiksa tidak bermuatan politis yang dapat menjerumuskan MK terhadap keputusan politik. b) Terjadi kekosongan hukum jika tidak dibuat putusan positive legislator. c) Waktunya mendesak sehingga membutuhkan norma pengganti sebagai implikasi batalnya suatu norma.

Actions (login required)

View Item