Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Perspektif Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 206 (studi dikota Magelang)

christiantoko, Marlistyo deo bayu (2025) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Perspektif Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 206 (studi dikota Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text skripsi bayuu (1).pdf Download (1MB)
	Text skripsi bayuu (1).pdf Download (1MB)
	Text skripsi bayuu (1).pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Christiantoko, Marlistyo Deo Bayu, 2025 “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Perspektif Peraturan Menteri Pupr Nomor 2 Tahun (Studi Di Kota Magelang)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Kawasan Kumuh, Partisipasi Masyarakat Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan perspektif Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Magelang yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, Disperkim, kepala kecamatan, kepala kelurahan, dan masyarakat di kawasan kumuh. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait, seperti peraturan perundang- undangan dan literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah menunjukkan komitmen dalam menangani kawasan kumuh dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Dinas PUPR dan Disperkim telah menjalankan berbagai kewenangan untuk mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penanganan kawasan kumuh. Program yang diterapkan mencakup pemetaan kawasan kumuh dengan 7 aspek indikator, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program KOTAKU dan rehabilitasi infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program penanganan kawasan kumuh di Kota Magelang. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi kesenjangan sumber daya, dan memaksimalkan sinergi antar lembaga. Peran kelurahan sebagai penghubung vital antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, menghilangkan kesenjangan informasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan berkelanjutan di Kota Magelang.

Actions (login required)

View Item