Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Persspektif Undang-Undang Tentang Jalan (Studi di Kabupaten Grobogan)

amalia, Intan (2025) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Persspektif Undang-Undang Tentang Jalan (Studi di Kabupaten Grobogan). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text REVISI Skripsi INTAN AMALIA 2 - Copy.pdf Download (3MB)
	Text REVISI Skripsi INTAN AMALIA 2 - Copy.pdf Download (3MB)
	Text REVISI Skripsi INTAN AMALIA 2 - Copy.pdf Download (3MB)
	Text REVISI Skripsi INTAN AMALIA 2 - Copy.pdf Download (3MB)
	Text REVISI Skripsi INTAN AMALIA 2 - Copy.pdf Download (3MB)

Abstract

Amalia, Intan. 2024, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Perspektif Undang-Undang Tentang Jalan (Studi di Kabupaten Grobogan) Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Salatiga. Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Penyelenggaraan Jalan, Kabupaten Grobogan. Buruknya kondisi jalan dirasa semakin membahayakan mengingat setiap harinya jalur tersebut selalu dipadati kendaraan. Parahnya kondisi Jalan ikut terekam oleh kamera Istana Negara saat melintasi jalan tersebut, buruknya kondisi jalan semakin terlihat sehingga mendapat julukan " jeglongan sewu ". Jalan Jeglongan Sewu dikenal dengan kondisi yang menantang. Jalan ini konsisten menawarkan pesona yang berbeda, seperti jalan gronjal, mawut, dan berlubang. Oleh karena, itu menarik untuk diteliti mengenai 1. bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. 2. Bagaimana analisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten perspektif Undang-undang tentang jalan? Jenis penelitian ini menggunakan metode penilitian hukum non doktrinal dengan pendekatan Yuridis Empiris yaitu wawancara terhadap Dinas PUPR serta apa yang terjadi dalam norma-norma masyarakast. Hasil penelitian ini penyelenggaraan jalan telah dilakukan 84,38% yang belum terealisasi 15,62%, faktor yang menghambat penyelenggaran tersebut adalah keadaan ruas jalan yang panjang dan dana yang kurang sehingga pembangunan jalan belum merata. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten perspektif Undang-Undang tentang jalan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 16A ayat (3) terbagi ke dalam 4 indikator yakni, pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah menyesuaikan pada aturan yang berlaku, namun beberapa hal dirasa masih kurang maksimal.

Actions (login required)

View Item