ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SENSUS DE JURE DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024 KOTA SALATIGA

afifah, (2025) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SENSUS DE JURE DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024 KOTA SALATIGA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Afi Skripsi Donee.pdf Download (1MB)
	Text Afi Skripsi Donee.pdf Download (1MB)

Abstract

Afifah. 2025. Analisis Yuridis Pelaksanaan Sensus De Jure Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 Kota Salatiga. Skripsi, Salatiga: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. Kata Kunci: De Jure, Pemutakhiran Data Pemilih, Kota Salatiga Masyarakat Kota Salatiga banyak dari sebagian Masyarakat tidak menunjukan surat-surat yang berhubungan dengan data administrasi serperti; adanya kerabat yang wafat, adanya kerabat yang merantau ditempat lain tanpa mengurusi surat domisili. Sehingga hal tersebut yang membuat data data pemilih tidak akurat. Dan petugas lapangan hanya mencatat berdasarkan surat atau dokumen pelengkap, tanpa pendekatan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai dokumen keterangan. Berdasarkan hal tersebut jika saat pantarlih melaksanakan tugas dan bekoordinasi dengan RT dan RW setempat maka seharusnya RT maupun RW mengetahui stiuasi yang terjadi didalam Desanya. Sehingga dapat di verifikasi kepada Pantarlih bahwa ada Masyarakat yang telah wafat dan tidak bisa menjadi data pemilih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang diteliti merupakan penelitian studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum dengan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan berdasarkan realitas yang ada. Atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini Pemutakhiran data pemilih yang menggunakan sensus sensus De Jure masih adanya permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman antara petugas maupun masyarakat, sehingga menimbulkan melemahnya sensus De Jure ini, dengan menggunakan sensus sensus De Jure sejumlah masalah yang dapat mengganggu transparansi dan akurasi data pemilih. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam prosedur pelaksanaan Coklit untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan data pemilih dan praktik tidak transparan dalam pelaksanaan Pemilu harus mendapat perhatian serius agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil, jujur, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Actions (login required)

View Item