ANALISIS REGULASI PEMBERIAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE

Muzakki, khanif Faizal (2025) ANALISIS REGULASI PEMBERIAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI Khanif Faizal Muzakki 3300200143-1.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI Khanif Faizal Muzakki 3300200143-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang dijamin pemenuhan hak dasarnya atas pendidikan untuk memastikan pedoman dan arah penyelenggaraan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan menerapkan pemberian status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada Perguruan Tinggi Negeri, yang regulasi-Nya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana tujuan pemberian status PTN-BH adalah untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. dengan fleksibilitas otonomi yang diberikan dikhawatirkan akan berdampak pada dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. dampak yang akan ditimbulkan dari pemberian status PTN-BH adalah komersialisasi pendidikan, privatisasi pendidikan, dan tendensi negara melepas tanggung jawab atas pendidikan. Dari dampak yang ditimbulkan, apakah pemberian status PTN-BH sudah sesuai untuk menjamin dan melindungi hak atas pendidikan kepada seluruh rakyat secara merata sesuai dengan tujuan teori welfare state yang menekankan peran negara sebagai penyedia layanan publik dan penjamin kesejahteraan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual dan perundang-undangan. pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Buku, Jurnal Hukum, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu, prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (bibliography study). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Regulasi pemberian status PTN-BH pada Perguruan Tinggi Negeri dari perspektif welfare state memiliki dampak yang bertentangan dengan prinsip welfae state. Di satu sisi, otonomi yang diberikan melalui status PTN-BH memungkinkan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan efisiensi pengelolaan melalui pendanaan mandiri. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengikis prinsip-prinsip welfare state, khususnya dalam hal keadilan sosial, aksesibilitas pendidikan, dan peran negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Sehingga Regulasi PTN-BH harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan

Actions (login required)

View Item