, RICHO ABDUL AKBARI (2025) PRAKTEK PENERTIBAN AKSI BALAP LIAR OLEH POLISI DI KOTA SALATIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 SERTA FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.
![]() |
Text
SKRIPSI_RICHO ABDUL AKBARI_33030180068 REVISI HALAMAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
SKRIPSI_RICHO ABDUL AKBARI_33030180068 REVISI HALAMAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Balapan liar di Salatiga merupakan kegiatan Sabtu malam yang populer di kalangan remaja dan pelajar. Adanya balap liar meresahkan pengendara lain karena mereka berlomba di jalan raya umum yang banyak pengendara lain dan mereka tidak peduli. Balapan liar merupakan hobi yang beresiko baik bagi orang yang lain maupun bagi pelaku aksi balap liar. Dalam Islam, perbuatan ini dilarang karena membahayakan nyawa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Upaya Polresta Salatiga dalam memberantas balap liar antara lain dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi lalu lintas, melaksanakan operasional kendaraan, dan melakukan patroli secara terus menerus di wilayah rawan balap liar. Implementasi pasal 115 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus balap liar di kota Salatiga), jelas menyatakan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat harus terpenuhi. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian untuk menerapkan pasal tersebut, namun dalam praktiknya masih belum terpenuhi, antara lain karena adanya kendala, Kurangnya kerjasama antara masyarakat dan polisi, kesalahpahaman para pembalap liar terhadap hukum, dan kurangnya kesadaran diri bengkel, semuanya berkontribusi terhadap hasil yang kurang maksimal. Tinjauan fiqh siyasah terhadap eksekusi pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus balap liar di Salatiga) Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan persoalan ini yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya; tujuan pemerintah adalah memberikan manfaat kepada masyarakat; kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba; Jika manfaat tersebut diabaikan, kehidupan manusia bisa menjadi tidak stabil.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 23 Apr 2025 19:23 |
Last Modified: | 23 Apr 2025 19:23 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/23720 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |