PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri)

Damayanti, Arina (2025) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Arina Damayanti Full fiks (1)_compressed.pdf Download (5MB)

Abstract

Damayanti, Arina. 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Akibat Pinjaman Online Perspektif Maslahah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2024). Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Pembimbing. Munajat, Ph.D. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Pinjaman Online, Maslahah Pinjaman online di Indonesia semakin marak karena kemudahan akses mendapatkan dana cepat tanpa banyak syarat, akan tetapi menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran data pribadi, penagihan dengan ancaman, hingga perceraian. Dalam Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Wng, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Wng, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Wng dan Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/pa.Wng, perceraian terjadi karena suami melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan istri, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu hakim menjadi peran utama yang bertindak sebagai pengambil keputusan agar tercipta putusan yang adil dan tepat supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat pinjaman online serta analisis maslahah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat putusan Pengadilan Agama Wonogiri. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan putusan hakim dan menganalisis melalui teori maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai alasan perceraian akibat pinjaman online, baik dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam perkara ini majelis hakim melakukan pendekatan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), perceraian ini didasari dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan kembali. Sementara dilihat dari perspektif maslahah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan akibat pinjaman online telah sejalan dengan teori maslahah dan telah memenuhi syarat maslahah yakni, sesuai dengan tujuan syara’, tidak bertentangan dengan nash dan bersifat dharuriyah yang bersifat mendesak.

Actions (login required)

View Item