IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Kasus Sentra Pedagang Kaki Lima Taman Suryokusumo Kota Semarang)

ARROHMAN, ILHAM MUHAMMAD (2025) IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Kasus Sentra Pedagang Kaki Lima Taman Suryokusumo Kota Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI_IlhamMuhammadA_33030180086.pdf Download (2MB)

Abstract

Ilham Muhammad Arrohman, 2025, Implementasi Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Kasus Sentra Pedagang Kaki Lima Taman Suryokusumo) Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kata Kunci: Implementasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Efektivitas Hukum. Di dalam Peraturan daerah kota Semarang nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 menjelaskan terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Tetapi ada beberapa kendala dalam implementasi peraturan daerah tersebut di sentra PKL taman Suryokusumo yang mengakibatkan sebagian besar pedagang lebih memilih kembali berjualan di tempat semula yaitu di pinggir jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari dinas terkait serta para pedagang kaki lima di sentra PKL taman Suryokusumo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah kota Semarang nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif efektivitas hukum tersebut belum efektif. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum, belum sepenuhnya terpenuhi. Karena terdapat beberapa kendala dalam implementasi yang ditemukan antara lain lokasi relokasi yang kurang strategis, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya tingkat sosialisasi, serta lemahnya pengawasan dan penertiban pasca relokasi.

Actions (login required)

View Item