PROSEDURAL PENGALIHAN HAK ADOPSI ANAK DIBALAI DESA ANGGRASMANIS PERSPEKTIF KEPATUHAN HUKUM

Hakim, Aro (2025) PROSEDURAL PENGALIHAN HAK ADOPSI ANAK DIBALAI DESA ANGGRASMANIS PERSPEKTIF KEPATUHAN HUKUM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Aro Hakim Pembukuan PRINT (PDF).pdf Download (1MB)

Abstract

Pengalihan hak asuh anak melalui adopsi sudah umum di Indonesia dengan berbagai cara yang berbeda. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, pemindahan anak harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang diatur secara hukum, termasuk melalui Dinas Sosial dan lembaga pengadilan. Namun, di Desa Anggrasmanis, pemindahan anak hanya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tanpa melibatkan proses administrasi dari Dinas Sosial maupun pemeliharaan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tersebut secara mendalam berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan hak adopsi anak di Desa Anggrasmanis dilakukan dengan dua cara. Dua dari tiga pasangan menyerahkan pengurusan dokumen kepada kelurahan, sedangkan satu pasangan meminta bantuan instansi luar karena adanya hubungan keluarga atau besan. Seluruh proses transmisi hanya dicatat melalui Dukcapil tanpa melibatkan Dinas Sosial atau lembaga pengadilan. Kemudian teori Kepatuhan Hukum dalam proses pengalihan hak adopsi anak terdapat 3 indikator. Pertama adalah compliance dalam tahap teori ini dapat diketahui pihak instansi secara syarat dan ketentuan administrasi sudah memenuhi persyaratan karena adanya peraturan dan takut terhadap sanksi atau hukuman, namun tetapi ada satu belah pihak masyarakat yang kurangnya melengkapi persyaratan di Kelurahan Desa Anggrasmanis sehingga adanya ikut campur tangan instansi luar untuk melengkapi kepengurusan dokumennya. Kedua, adalah identification dapat dilihat dari pihak instansi mereka menjaga baik hubungan dengan masyarakat karena mereka menjunjung tinggi nilai tenggang rasa (tepo sliro) dan tidak ingin membebankan masyarakat sehingga diserahkan kepada pihak instansi desa tersebut. Ketiga adalah internalization,pada indikator ini Pemerintahan Desa Anggrasmanis belum mencapai tahapan ini, dilihat dari mereka mengabaikan instansi sosial yang menampung semua perizinan hingga dapatnya penetapan pengadilan akan tetapi mereka hanya menyampikan ke Dukcapil sebagai pencatatan di kartu keluarganya

Actions (login required)

View Item