IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAHDAERH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NOMOR 16 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN)

pangestuti, Fauziyah widya (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAHDAERH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NOMOR 16 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text FAUZIYAH WIDYA PANGESTUTI_33030180033_IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NOMOR 16 TAHUN 2014.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Fauziyah Widya Pangestuti. (2025). “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda Nomor 16 tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima, Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menggunakan gerobak dan bertempat di pinggir jalan atau di tempat umum. Di Kabupaten Grobogan sendiri terkait PKL, Pemerintah Daerah Kab. Grobogan mengesahkan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan amanat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penataan PKL, dengan dibantu oleh Satpol PP sebagai instansi penegak perda. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah masih ditemukannya PKL yang berada di lokasi larangan berdagang atau zona merah dan ditemukan juga banyak PKL yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan. 2). Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima perspektif Perda Nomor 16 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk pengumpulan data melalui data primer dan sekunder meliputi wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kab. Grobogan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014, namun implementasinya masih belum maksimal. Penerapan perda ini masih terfokus di pusat kuliner yang telah ada di Kecamatan Purwodadi namun masih ada PKL yang berada diluar pusat kuliner atau berada Zona Merah yang menolak untuk pindah ke lokasi pusat kuliner dan para PKL yang enggan mengurus Tanda Daftar Usaha sehingga keberadaanya bisa dianggap illegal. Beberapa faktor yang menghampat penerapan perda yaitu dari pihak PKL yang kurang sadar akan peraturan yang ada, kurangnya kebebasan aparat dalam bertindak dan hanya sebatas himbauan dan denda yang kurang membuat jera, dan dari Pemerintah Daerah pusat Kab. Grobogan dan Pemerintahan Kecamatan Purwodadi yang kurang adanya konsolidasi dan kesepakatan untuk menangani permasalahan PKL tersebut.

Actions (login required)

View Item