IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kabupaten Kebumen)

Nidaussa'adah, (2025) IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kabupaten Kebumen). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text Bismillah Skripsi KELARRR.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI NIDAUSSA'ADAH.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI NIDAUSSA'ADAH.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI NIDAUSSA'ADAH.pdf Download (2MB)

Abstract

Nidaussa’adah. 2025. Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Longsor Perspektif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Dan Maslahah Mursalah (Studi Di Kabupaten Kebumen). Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Penanggulangan, Kewenangan, Longsor Pemerintahan daerah berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya bencana longsor yang sering melanda wilayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia dan perangkat yang berkualitas dan berkualitas yang memadai sesuai dengan bidang penanganan bencana. Terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk mekanisme dalam pengelolaan dan penanggulangan bencana, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum non- doktrinal dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor. Sedangkan data sekunder diambil dari referensi tertulis, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, laporan penanggulangan bencana, dan dokumen-dokumen lain yang relevan terkait mekanisme penanggulangan bencana. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (informan) dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana longsor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Kebumen kurang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 yaitu adanya kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya manusia terlatih, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan prinsip Maslahah Mursalah, penanggulangan bencana harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari mudharat. Namun, keputusan seringkali diambil tanpa melibatkan masukan masyarakat, mengurangi efektivitas tindakan. Kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran bisa menyebabkan kerugian lebih besar bagi masyarakat yang terdampak. Perlu upaya perbaikan dalam partisipasi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana longsor.

Actions (login required)

View Item