KESADARAN HUKUM PEMILIK WARUNG MIE AYAM BAKSO TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)

Kalin, Moni (2025) KESADARAN HUKUM PEMILIK WARUNG MIE AYAM BAKSO TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Moni Kalin 330200150.pdf Download (3MB)

Abstract

Moni Kalin (2025). Kesadaran Hukum Pemilik Warung Mie Ayam Bakso terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Salatiga. Pembimbing Ahmadi Hassanuddin Dardari, M.H. Kata Kunci : Kesadaran hukum, sertifikasi halal, Mie Ayam Bakso., Abstrak Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha produk makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, di tingkat usaha mikro seperti warung mie ayam bakso, kesadaran terhadap kewajiban ini masih belum optimal. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana kesadaran hukum pemilik warung mie ayam bakso di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terhadap kewajiban sertifikasi halal? dan (2) Bagaimana analisis kesadaran hukum pemilik warung mie ayam bakso di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terhadap kewajiban sertifikasi halal dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum sebagian besar pelaku usaha sudah mulai terbentuk, namun pemahaman teknis terhadap prosedur sertifikasi masih sangat terbatas. Sikap hukum mayoritas positif, namun didominasi oleh dukungan normatif yang belum diikuti oleh tindakan nyata. Perilaku hukum dalam pengurusan sertifikat halal baru dilakukan oleh sebagian kecil pelaku usaha, sedangkan mayoritas lainnya masih mengalami hambatan seperti kurangnya informasi, ketidakjelasan prosedur, minimnya pendampingan, serta kekhawatiran biaya dan administrasi.

Actions (login required)

View Item