STUDI SINKRONISASI REGULASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA

NURMALA, ULFA EKA (2025) STUDI SINKRONISASI REGULASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI ULFA EKA NURMALA.pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI ULFA EKA NURMALA.pdf Download (4MB)

Abstract

Permasalahan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perencanaan regulasi yang berbeda-beda dan khusus, beragamnya lembaga yang terlibat dalam urusan hukum dan regulasi yang berada di bawah kendali Presiden. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi regulasi perkawinan poligami di Indonesia yang mana akan dilakukan dalam tahap sinkronisasi vertikal. Pada taraf horisontal terdapat ketidaksinkronan antara: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada taraf sinkronisasi vertikal terdapat ketidaksinkronan antara: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undanngan tentang perkawinan poligami di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang perkawinan poligami yang telah dianalisis dalam taraf sinkronisasi vertikal. Dalam taraf sinkronisasi vertikal ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan berlaku lex superiori derogat legi inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Actions (login required)

View Item