ERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG DALAM MENANGANI TERMINAL BAYANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Margaretha, Desti (2025) ERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG DALAM MENANGANI TERMINAL BAYANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Full Skripsi Retha REVISI.pdf Download (3MB)
	Text Full Skripsi Retha REVISI.pdf Download (3MB)

Abstract

argaretha, Desti. 2025. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Menangani Terminal Bayangan Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Terminal Bayangan, Siyasah Syar’iyyah. Latar belakang penelitian ini berawal dari persoalan munculnya terminal bayangan di Kabupaten Tangerang. Hingga kini, wilayah ini belum memiliki terminal resmi, baik tipe A, B, maupun C, padahal tingginya mobilitas masyarakat seharusnya diimbangi dengan keberadaan sarana transportasi umum yang memadai. Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, sepatutnya menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai, salah satunya adalah terminal tipe B yang melayani perjalanan antar kota, antar provinsi, dan antar wilayah desa. Ketiadaan terminal resmi inilah yang mendorong tumbuhnya terminal bayangan sebagai alternatif masyarakat. Adapun pertanyaan penelitian ini meliputi: Apa faktor penyebab keberadaan terminal bayangan di Kabupaten Tangerang?; Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam menangani terminal bayangan perspektif siyasah syar’iyyah?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai langkah untuk merealisasikan pembangunan terminal resmi. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena terbentur beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, masalah kepemilikan lahan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Sementara itu, keberadaan terminal bayangan juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang cepat dan mudah, lokasi yang strategis, serta minimnya pengawasan dari pihak terkait. Pada perspektif siyasah syar’iyyah, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks terminal bayangan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin tersedianya sarana transportasi yang aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Ketidak tegasan dalam menangani terminal bayangan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh sebab itu, solusi terhadap permasalahan ini perlu ditempuh melalui pendekatan yang melibatkan seluruh pihak terkait serta berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item