TOKOH AGAMA SEBAGAI WALI MUHAKKAM PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)

rahmawati, Umi (2025) TOKOH AGAMA SEBAGAI WALI MUHAKKAM PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF MASHLAHAH (Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI UMI RAHMAWATI 33010180123.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI UMI RAHMAWATI 33010180123.pdf Download (3MB)

Abstract

Umi Rahmawati. 2025. Tokoh Agama Sebagai Wali Muhakkam Pernikahan Siri Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Kata kunci: tokoh Agama, Muhakkam, Mashlahah Dalam pernikahan siri, tidak lepas dari peran tokoh agama sebagai wali muhakkam. Fokus penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik dan paradigma tokoh agama sebagai wali muhakkam pernikahan siri perspektif mashlahah di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kasus dan konsep. Yaitu penelitian dengan menggali suatu fenomena kasus pernikahan siri dengan tokoh agama sebagai wali muhakkam di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dan juga penelitian ini menganalisis suatu penelitian dengan konsep mashlahah sebagai alat analisis terhadap kasus wali muhakkam pada pernikahan siri di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder berupa Al-Qur’an, buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitain ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan paradigma tokoh agama sebagai wali muhakkam pernikahan siri dilandasi oleh berbagai pertimbangan mashlahah. Dalam kondisi ketiadaan wali nasab dapat dikategorikan dalam mashlahah mu’tabarah, karena rukun nikah tidak dapat terpenuhi, sehingga untuk memastikan sahnya suatu pernikahan dapat digantkan dengan wali muhakkam. Untuk kasus hamil di luar nikah dapat dikategorikan dalam mashlahah mursalah, karena tidak adanya aturan yang spesifik untuk mewujudkan tujuan syari’at dan juga tidak adanya dalil yang membatalkan kemaslahatan tersebut. Dalam kasus pernikahan yang mana pihak perempuan belum resmi bercerai secara negara dapat dikategorikan dalam mashlahah mulghah, karena melanggar ketentuan iddah, yang mana masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, pernikahan duda dan janda di lanjut usia dapat dikategorikan dalam mashlahah mursalah, karena tidak ada larangan dan perintah yang jelas dalam pernikahan tersebut. Sehingga pernikahan tersebut didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan upaya memenuhi kebutuhan sosial dan emosional di usia tua, meskipun potensi mudharat dari tidak adanya catatan resmi tetap perlu dipertimbangkan.

Actions (login required)

View Item