IMPLEMENTASI PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) (Perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2015 Dan Siyasah Tanfidziyah)

FAJRUZZAMINA, KHARISMA AULIA (2025) IMPLEMENTASI PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) (Perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2015 Dan Siyasah Tanfidziyah). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Kharisma.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Kharisma.pdf Download (1MB)

Abstract

Kharisma Aulia Fajruzzamina. 2025. Implementasi Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2015 Dan Siyasah Tanfidziyah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Pengelolaan, Pemerintah Daerah, Kawasan Tanpa Rokok Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 serta meninjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Kabupaten Kudus, sebagai daerah yang dikenal dengan industri rokoknya, menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta masyarakat Kudus, sementara data sekunder diambil dari referensi tertulis, termasuk Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015, dan dokumen-dokumen lain yang relevan terkait pengelolaan kawasan tanpa rokok. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (informan) dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kuatnya budaya merokok di Kudus. Meski telah dilakukan sosialisasi dan penindakan, pelanggaran terhadap aturan masih kerap terjadi. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, kebijakan KTR merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat hukum demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip dasar siyasah tanfidziyah yang menekankan pelaksanaan hukum secara adil dan efektif sejalan dengan tujuan Peraturan Bupati tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik contohnya monitoring berbasis teknologi: CCTV dan QR code monitoring untuk pelaporan kepatuhan terhadap KTR dan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pendekatan berbasis nilai agama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item