FENOMENA TOGETHER WITHOUT MARRIED DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI KASUS DI SALATIGA

Az-zahra, Ismi Fatimah (2025) FENOMENA TOGETHER WITHOUT MARRIED DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI KASUS DI SALATIGA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Zahra.pdf Download (1MB)
	Text Zahra.pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena living together without married atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah menjadi salah satu bentuk relasi sosial yang marak terjadi di tengah masyarakat urban, termasuk di Kota Salatiga. Munculnya fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan nilai agama, praktik ini menimbulkan kekosongan hukum dan dampak negatif, terutama terhadap perempuan dan anak. Skripsi ini mencoba menjawab dua permasalahan utama: bagaimana praktik living together terjadi di masyarakat Salatiga dan bagaimana hukum pidana serta hukum Islam memandang praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridisempiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat narasumber pelaku living together di Kota Salatiga dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini antara lain teori reaksi sosial dalam hukum pidana dan teori maqashid syariah dalam hukum Islam. Kerangka teoritik ini membantu penulis memahami tidak hanya aspek legal normatif, tetapi juga konteks sosial dan moralitas publik yang mempengaruhi praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik living together without married belum mendapatkan pengakuan hukum yang sah baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana, praktik ini hanya dapat dijerat sebagai delik aduan dalam KUHP baru, sementara hukum Islam memandangnya sebagai perbuatan mendekati zina dan tidak sah secara syar’i. Masyarakat secara umum masih menolak praktik ini, meskipun pelakunya berasal dari kelompok terdidik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang responsif dan pendekatan edukatif untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan tanpa mengabaikan nilai moral dan agama.

Actions (login required)

View Item