PENERAPAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG KEPADA PENGUSAHA RENTAL MOBIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN SADDU ADZ-DZARI’AH

, Muhamad Rizky Afandi (2025) PENERAPAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG KEPADA PENGUSAHA RENTAL MOBIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN SADDU ADZ-DZARI’AH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI AFFANDI DONE.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFFANDI DONE.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFFANDI DONE.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFFANDI DONE.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penyewa kendaraan rental, tetapi sanksinya dibebankan kepada pemilik rental. Hal ini terjadi akibat sistem tilang elektronik (ETLE) yang mengenali pelanggaran hanya berdasarkan nomor kendaraan tanpa melihat siapa pelakunya. Kasus yang diteliti adalah pada Andara Tranz, sebuah usaha rental mobil di Kabupaten Semarang, yang mengalami pemblokiran STNK akibat pelanggaran lalu lintas oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji bagaimana kebijakan ETLE diterapkan kepada pemilik rental mobil dan bagaimana tinjauan hukum positif serta hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik rental, studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan penelusuran literatur terkait. Penelitian ini mengkaji penerapan sistem ETLE dalam praktik, serta menelaah bagaimana Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan konsep Saddu Adz-Dzari‟ah dalam hukum Islam memberikan landasan terhadap perlunya pencegahan dan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, tanggung jawab atas pelanggaran tetap dibebankan kepada pemilik kendaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, dari perspektif Saddu Adz-Dzari‟ah, tindakan preventif seperti perjanjian sewa yang lebih rinci dan pembaharuan kebijakan ETLE sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan hukum (mafsadah) yang lebih besar. Dalam konteks ini, pengusaha rental memerlukan kepastian hukum serta mekanisme pembuktian yang adil agar tidak menanggung beban yang bukan menjadi kesalahan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan turunan yang mengatur secara khusus tanggung jawab antara pemilik dan penyewa dalam sistem ETLE untuk menciptakan keadilan hukum yang lebih proporsional dan maslahat bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item