ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XX/2022 TERKAIT PENCALONAN KEMBALI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENURUT TEORI ETIKA POLITIK ISLAM AL-MAWARDI

irsyad, Muhammad ardian (2025) ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XX/2022 TERKAIT PENCALONAN KEMBALI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENURUT TEORI ETIKA POLITIK ISLAM AL-MAWARDI. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 87 full 1-5 (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Muhammad Ardian Irsyad. 2025. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait Pencalonan Kembali Mantan Narapidana Korupsi dalam Perspektif Etika Politik Islam Al-Mawardi. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Munajat, S.Ag., M.A., Ph.D. Kata kunci: Hak Politik, Narapidana Korupsi, Etika Politik Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 merupakan produk hukum yang merespons permohonan uji materi terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan putusan tersebut, serta bagaimana pertimbangan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dari literatur yang relevan seperti kitab al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah karya Al-Mawardi, buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif-induktif dengan menganalisis kesesuaian amar putusan dengan prinsip keadilan, amanah, dan integritas menurut etika politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memberikan ruang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif dengan syarat tertentu. Namun, dari perspektif etika politik Islam Al-Mawardi, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Mahkamah tidak menetapkan adanya mekanisme evaluasi moral yang menyeluruh terhadap kelayakan calon legislatif, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pendekatan hukum positif dalam putusan Mahkamah dan etika kepemimpinan Islam yang menekankan pentingnya amanah, kejujuran (ṣidq), dan keadilan substantif (‘adl) dalam jabatan publik.

Actions (login required)

View Item