ANALISIS KEWENANGAN DPR RI DALAM MEKANISME PENGAWASAN PEJABAT NEGARA (Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 TAHUN 2020 Tentang Tata Tertib )

kusumawati, Hanifah ayu (2025) ANALISIS KEWENANGAN DPR RI DALAM MEKANISME PENGAWASAN PEJABAT NEGARA (Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 TAHUN 2020 Tentang Tata Tertib ). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Hanifah Ayu.pdf Download (896kB)
	Text Skripsi Hanifah Ayu.pdf Download (896kB)

Abstract

Ayu Kusumawati, Hanifah. 2018. Analisis Kewenangan DPR RI Dalam Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara (Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR). Progam Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Check and Balances Revisi terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR memunculkan kontroversi. Sebagaimana revisi pada Pasal 228A terkait kewenangan DPR RI ini di duga akan memberi ruang kepada DPR untuk meninjau kembali kinerja pejabat negara yang telah dipilih dan ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna. Ruang yang dimaksud tersebut diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi: (1) Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (2) Hasil evaluasi sebagaimana diaksud pada Ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual aproch). Adapun Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk melakukan penelitian hukum normatif, perlu mengevaluasi tulisan-tulisan hukum yang diterbitkan yang tersedia dari berbagai sumber. Secara ketatanegaraan Indonesia Tata Tertib DPR Pasal 228A ayat (1) dinilai bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Revisi Tata Tertib DPR juga dinilai ingin memperluas fungsi pengawasan kepada lembaga kekuasaan yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu ketidak seimbangan otoritas kekuasaan yang ditekan dan diubah berdasarkan prinsip kontrol berimbang (check and balances). Check and Balances ini, yang memungkinkan satu cabang pemerintahan memengaruhi tindakan cabang pemerintahan lain dalam batasan tertentu, dimaksudkan untuk membatasi kewenangan masing-masing cabang pemerintahan dari pada untuk meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini sistem check and balances dalam menjalankan kekuasaan memungkinkan adanya saling control antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonic, tirani dan sentralisasi kekuasaan. Keputusan dari revisi Tata Tertib DPR dalam Pasal 228A adalah bentuk intervensi yang keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Actions (login required)

View Item