Problematika Undang - undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif maslahah mursalah

NAFISAH, HANIYATUN (2025) Problematika Undang - undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif maslahah mursalah. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI HANIYATUN NAFISAH_FIKSS[1].pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HANIYATUN NAFISAH_FIKSS[1].pdf Download (1MB)

Abstract

Haniyatun Nafisah. (2025). “Problematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Maslahah Mursalah’’. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Problematika, Undang-Undang Desa, Perspektif Maslahah Mursalah Penelitian ini membahas problematika pengaturan desa di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan regulasi ini memunculkan sejumlah persoalan dalam implementasinya, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, serta potensi politisasi dan konflik kepentingan di tingkat lokal. Pengaturan yang bersifat top-down dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam perspektif maslahah mursalah, perpanjangan masa jabatan kepala desa berisiko menghambat regenerasi kepemimpinan dan memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, tidak adanya mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa memperkuat potensi penyimpangan. Padahal, dalam konsep maslahah, hukum seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Actions (login required)

View Item