IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI)

Wibowo, Irvan Wahyu (2025) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA IRVAN WAHYU WIBOWO.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA IRVAN WAHYU WIBOWO.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA IRVAN WAHYU WIBOWO.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA IRVAN WAHYU WIBOWO.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA IRVAN WAHYU WIBOWO.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas tunagrahita kerap menghadapi berbagai hambatan dalam menyalurkan hak pilih, baik secara administratif, teknis, maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis data kualitatif berdasarkan studi pustaka serta wawancara terhadap pihak terkait, seperti penyelenggara pemilu dan keluarga penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan) yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak pilih penyandang disabilitas telah diatur dan dijamin, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pendataan pemilih, penyediaan aksesibilitas, serta pemahaman petugas pelaksana terhadap karakteristik tunagrahita. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas petugas pemilu, dan pelibatan aktif keluarga serta pendamping sebagai upaya konkret dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan setara.

Actions (login required)

View Item