ANALISIS KOMPARASI HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I

, Endah Eka Nurullia (2025) ANALISIS KOMPARASI HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI ENDAH EKA NURULLIA_HKI_SYARIAH.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI ENDAH EKA NURULLIA_HKI_SYARIAH.pdf Download (1MB)

Abstract

Nurullia, Endah Eka, 2025. “Analisis Komparasi Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Negara Brunei Darussalam Prespektif Madzhab Syafi’i”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing Dr. Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Kata Kunci: Analisis Komparasi, Hak Istri Pasca Perceraian, Perspektif Madzhab Syafi’i Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang dalam penetapan hukum merujuk pada fikih madzhab. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui hak istri (perempuan) pasca perceraian menurut hukum keluarga serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan aturan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif dan konseptual pada sistem hukum antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik penelitian dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah, disusun dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bawah Indonesia dan Brunei Darussalam adalah negara yang penetapan hukumnya merujuk pada Madzhab Syafi’i. Kedua negara ini sama-sama memberikan hak nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah kepada istri dan anak pasca perceraian. Hak-hak tersebut bertujuan untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak setelah berakhirnya pernikahan. Perbedaan yang sangat terlihat pada kedua negara tersebut mengenai hak istri pasca perceraian terlihat pada hak hadhanah dimana di Indonesia seorang istri berhak mendapatkan hak hadhanah anak sampai dengan anak umur 12 tahun sedangkan di Brunei Darussalam hak hadhanah pada istri cenderung lebih singkat yaitu laki-laki 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Dasar hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedang di Brunei Darussalam menggunakan Undang-Undang Keluarga Islam (Islamic Family Law Order 2000). Di Indonesia hak istri pasca perceraian lebih dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan Brunei Darussalam hak istri pasca perceraian cenderung lebih terbatas. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor budaya, sejarah, dan konteks sosial masingmasing negara.

Actions (login required)

View Item