PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023 TENTANG PEMBATALAN PERCEPATAN PENCALEGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

maesaroh, Siti rohimatul (2025) PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023 TENTANG PEMBATALAN PERCEPATAN PENCALEGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SITI ROHIMATUL MAESAROH (HTN).pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI SITI ROHIMATUL MAESAROH (HTN).pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI SITI ROHIMATUL MAESAROH (HTN).pdf Download (4MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 merupakan hasil dari uji materill terhadap PKPU yang dinilai bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Mahkamah Agung membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, yang dianggap membuka peluang bagi percepatan pencalegan mantan terpidana khusunya terpidanan korupsi yang dikenai pencabutan hak politik, tanpa menjalani masa jeda lima tahun yang diwajibkan oleh undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 serta Nomor 12/PUU-XXI/2023. Mahkamah Agung dalam membatalkan PKPU menimbang bahwa masa jeda merupakan elemen penting untuk menjaga kualitas pemilu dan mencegah kekosongan hukum, serta menjamin integritas publik dalam demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, serta dokumen hukum yang relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yakni dengan memaparkan fakta hukum secara sistematis dan menafsirkan isinya melalui pendekatan teori hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bawa putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 dari perspektif hak asasi manusia: 1) Substansi putusan Mahkamah Agung menghormati prinsip dasar hak asasi manusia seperti: universal, tidak dapat dibagi, saling berkaitan dan bergantung, non-diskriminasi, kesetaraan, tanggung jawab negara. 2) Pembatasan yang dilakukan Mahkamah Agung didasarkan pada undang-undang dipandang sah yaitu untuk pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan perlindungan kualitas demokrasi. Pembatasan ini juga bersifat proporsional karena menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan kolektif masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih, adil dan dapat dipercaya.  

Actions (login required)

View Item