ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23/P/HUM/2024 TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

siponda, Agam (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23/P/HUM/2024 TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Agam.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi Agam.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi Agam.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 dalam perspektif Maslahah Mursalah, yang mana dari putusan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Hal tersebut bermula dari pengajuan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Batas Usia Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus dalam Putusan 23/P/HUM/2024. Dengan peralihan batas usia 30 dan 25 tahun sejak penetapan menjadi pelantikan, kemudian membuat menarik untuk dikaji. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batas usia Kepala Daerah, 2) Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batas usia Kepala Daerah perspektif Maslahah Mursalah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian doctrinal, dengan menggunakan pendekatan yang di katakan sebagai penelitian kepustakaan (library reaserch). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode doctrinal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis datanya yaitu menggunakan teori Maslahah Mursalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batas usia Kepala Daerah adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yaitu dengan merubah batas usia 30 dan 25 tahun sejak penetapan pasangan calon menjadi saat pelantikan pasangan calon terpilih. Namun terdapat pula dissenting opinion yang menyatakan bahwa seharusnya permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung karena yang menyatakan bahwa objek Hak Uji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 sudah mencapai kemaslahatan karena sudah memenuhi 3(tiga) syarat dari Maslahah Mursalah. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan Undang-Undang, Maslahah Mursalah.

Actions (login required)

View Item