TINJAUAN MAQASID SYARI’AH TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MENGIDAP PENYAKIT (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg)

S, ayyidatun Nurul Hikmati Balighoti (2025) TINJAUAN MAQASID SYARI’AH TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MENGIDAP PENYAKIT (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SAYYIDATUN 33010210084.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI SAYYIDATUN 33010210084.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI SAYYIDATUN 33010210084.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Mengidap Penyakit HIV (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg) Tentang Pembatalan Nikah Karena Suami Pengidap HIV". Adanya skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam perkara putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan perkawinan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum Islam, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Maqasid Syari’ah. Adapun alur dari analisis tersebut diawali dengan mendeskripsikan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Lamongan dengan putusan nomor (630/Pdt.G/2025/PA.Lmg). Data ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum Islam, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Maqasid Syari'ah Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa tidak terbukti adanya penipuan atau kesalahan sangka secara mendasar yang menjadi syarat pembatalan menurut Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Selain pertimbangan hukum positif, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah, termasuk prinsip Maqasid Syari’ah seperti hifz ad-din dan hifz al-nasl, serta ayat Al-Qur’an Q.S. An-Nisa: 21 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian kokoh (mitsaqan ghaliza). Hakim menilai bahwa pembatalan tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang sah secara hukum dan agama, karena dapat merusak nilai-nilai ajaran Islam tentang keluarga.

Actions (login required)

View Item