IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIGITAL PADA PILKADA TAHUN 2024 PERSPEKTIF PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Semarang)

putri, Vadhilla Febriana (2025) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIGITAL PADA PILKADA TAHUN 2024 PERSPEKTIF PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI_VADHILA_FEBRIANA_PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_VADHILA_FEBRIANA_PUTRI.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK) digital selama Pilkada Tahun 2024, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola kampanye ke ranah digital, di mana media sosial dan platform daring menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan politik. Pelanggaran kampanye digital yang marak terjadi, khususnya selama masa tenang, menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Bawaslu Kabupaten Semarang, observasi lapangan di Bawaslu Kabupaten Semarang, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan tugas Bawaslu dalam fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye digital. Berdasarkan hasil Penelitian Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Digital pada Pilkada 2024 masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun Bawaslu telah melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan media sosial, dan pembentukan tim siber, pelanggaran kampanye digital seperti kampanye terselubung melalui WhatsApp dan akun anonim tetap marak terjadi, terutama di masa tenang. Hambatan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, alat pendeteksi digital, dan kesulitan dalam proses pembuktian pelanggaran. Berdasarkan PKPU No. 15 Tahun 2023, Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak kampanye digital, namun efektivitasnya belum maksimal karena belum adanya petunjuk teknis yang rinci, lemahnya unit pengawasan digital, serta tidak adanya kewenangan langsung untuk memblokir akun atau konten pelanggar. Akibatnya, pelanggaran digital sering kali tidak ditindak secara cepat dan tegas.

Actions (login required)

View Item