PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR-RI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM GUSTAV REDBRUCH (studi putusan No 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel).

Dilla, Lutfhia Auna (2025) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR-RI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM GUSTAV REDBRUCH (studi putusan No 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Lutfhia Auna Dilla_33030200066_HTN _SKRIPSI FIXXXX.pdf Download (2MB)
	Text Lutfhia Auna Dilla_33030200066_HTN _SKRIPSI FIXXXX.pdf Download (2MB)

Abstract

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR-RI merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lembaga legislatif. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini kerap kali disalahgunakan oleh partai politik dengan dalih kewenangan internal, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional anggota dewan. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, yang mengadili sengketa antara Fahri Hamzah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pemecatan dan usulan PAW. Kasus ini menjadi penting karena menyangkut pelaksanaan PAW yang tidak prosedural dan tidak mencerminkan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan PAW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti putusan pengadilan dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya hukum yang pasti, berdasarkan fakta, jelas dalam perumusannya, dan tidak mudah diubah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum pada kasus PAW anggota DPR-RI. Pengadilan menilai pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai prosedur dan melanggar asas audi et alteram partem serta due process of law. Dengan dasar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 32–34 UU Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1365 KUHPerdata, serta AD/ART PKS, putusan ini menegaskan perlindungan hak konstitusional anggota partai. Selain itu, putusan ini juga menjadi preseden penting untuk membatasi tindakan sewenang-wenang partai politik, memperkuat kepastian hukum dalam kehidupan politik nasional, serta memberikan arah bagi pembaruan regulasi internal partai agar lebih demokratis dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item